Geliat Warnai Suasana Malam Usai PPKM Level 4, THM Bermasalah Ganti Nama

PEMATANG SIANTAR - Kalangan masyarakat saat ini menilai Pemerintah Kota dan Polres Pematang Siantar tidak pro-masyarakat dan dianggap meremehkan program Pemerintahn Pusat terkait penanggulangan penyebaran Covid-19 serta upaya pemulihan ekonomi nasional.

Di masa Pandemi Covid-19 ini, ternyata beberapa lokasi Tempat Hiburan Malam kembali eksis dan bebas beraktivitas tanpa pengawasan serta, diketahui bahwa lokasi itu identik dengan peredaran dan penggunaan narkotika.

Baca juga: Kepastian Mou Media di Diskominfo, Akhirnya Terbuka Jelas, Inilah Penjelasannya

Pasalnya, belum tuntas kota yang dahulu disebut Kota Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM ; red) pada "Level 4" dan saat ini "Level 2".

Baca juga: Penerima LPG 3 kg Harus ada Akurasi Data Pengawasan dan Pendistribusiannya

Ketentuan Itu, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 58 Tahun 2021 dan ini merupakan aturan pemerintah yang terbaru.

Hal ini, disampaikan salah seorang aktivis sosial masyarakat di Siantar-Simalungun Beny T Panjaitan yang menyikapi tentang berbagai keluhan dan keresahan masyarakat.

Baca juga: Yakini Bukan Force Majeur dan Berpijak ke UU Jasa Kontruksi, Petani Minta Kontraktor Perbaiki Embung Taratak

Kepada jurnalis indonesiasatu.co.id grup, pria berprofesi sebagai jurnalis itu berujar saat ditemui di salah satu warkop, jalan Sangnawaluh, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar. Rabu (10/11/2021) sekira pukul 13.00 WIB.

"Yang paling riskan akibat lokasi-lokasi itu menimbulkan kerumunan, tentu hal ini tidak sejalan dengan program pemerintah pusat tentang penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, " ungkap pria aktif menulis di salah media  online.

Baca juga: Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani: Pemerintah Harus Tindaklanjuti Kebocoran Data yang Diduga Milik BPJS Kesehatan

Menurutnya, selain kondisi ekonomi warga Kota Siantar masih terpuruk saat ini, setelah usai penerapan PPKM Level 4 dan sepatutnya, pemulihan perekonomian masyarakat fokus dilakukan pemerintah setempat.

Baca juga: Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Gardu Induk Kiliranjao dan Payakumbuh, Jampidsus Periksa 3 Orang Saksi

"Seharusnya pemerintah kota ini tanggap dan fokus membantu keadaan ekonomi warga terlebih golongan menengah ke  bawah, " kata Beny.

Kemudian,   soal Kamtibmas tentunya, pihak Kepolisian dan pengawasan terhadap Protokol Kesehatan yakni Tim Gugus Tugas Penanggulangan Penyebaran dan memutus mata rantai Covid-19.

"Tindak kriminal yang terjadi merupakan tanggung jawab pihak Kepolisian dan Gugus Tugasnya, dalam bentuk pengawasan penanggulangan penyebaran Covid-19 terutama antisipasi kerumunan, " ujarnya.

Beny menambahkan, demi mendukung program penanggulangan, memutus mata rantai Covid-19, masyarakat mendesak agar dilakukan evaluasi perizinan THM.

"Jenis perizinan THM disinyalir tidak sesuai penerbitannya, " beber Panjaitan.

Baca juga: Pembangunan Pasar Lakitan Diyakini Bukan Cacat Mutu, Direktur PT Daffa Arjuna Pratama Terancam Dilaporkan ke Kejati Sumatera Barat

Lebih lanjut, pihak Kepolisian Resor Pematang Siantar didesak berkoordinasi dengan Pemko Siantar melakukan penertiban serta menutup total aktivitas THM, sebab identik adanya kegiatan ilegal.

"Tempat hiburan malam berhubungan dengan kriminal dan peredaran narkoba, bahkan telah merenggut nyawa orang, " pungkasnya.

Informasi dihmpun, diketahui berbagai elemen masyarakat menolak tempat maksiat itu kembali beraktivitas, bahkan telah melakukan protes dengan aksi demo turun ke jalan.

Masyarakat mendesak pemerintah setempat bersama pihak Kepolisian menutup paksa lokasi THM di Kota Pematang Siantar.

Aksi dilakukan masyarakat bukan tanpa alasan, sebab pada beberapa bulan yang lalu, telah terjadi peristiwa memilukan terkait seorang Pimred Media Online meninggal dunia akibat dibunuh.

Baca juga: Pemda Batanghari Membernarkan Tidak Adanya Label Halal Dalam Kemasan Kecap Botol Cap Ayam

Setelah peristiwa itu terungkap dan ternyata otak pelakunya tak lain adalah oknum "S" pemilik THM Ferrari yang sekarang ini berubah nama "Givenchi".

Lebih lanjut, pembunuhan Marsal Harahap yang aktif menyoroti dan memberitakan tentang maraknya aktivitas peredaran narkotika jenis obat terlarang di THM Ferrari.

Kemudian, di lokasi dengan dentuman musik lengkap dengan minuman keras dan wanita malam saja tidak dapat memperoleh keuntungan besar.

Pengunjung yang datang pada malam hari bukan sekedar menikmati minuman tetapi mencari obat-obatan terlarang dan belakangan terkabar, setiap pengusaha THM menyetor sejumlah uang kepada diduga seorang oknum jurnalis.

Baca juga: Jampidsus Periksa 2 Pegawai Perusahaan Sekuritas Terkait Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

Lalu, sejumlah uang tersebut atau istilahnya, "stabil" dibagi-bagikan kepada sejumlah jurnalis lainnya dengan maksud, tidak menyoroti dan tidak mempublikasikan kegiatan operasional THM itu setiap bulannya.

Ketidakjelasan izin THM dan di masa Pandemi Covid-19 ini bebas beroperasi, Kadis Infokom Kota Pematang Siantar Drs. Legianto Pardamean Manurung, MAP, dikonfirmasi melalui pesan percakapan selularnya tidak merespon.

Padahal, pesan konfirmasi yang terkirim dalam laporan tertera sukses terkirim, namun hingga rilis ini terpublikasi, pemilik nomor +62 812-6406-xxxx itu, terkesan enggan menyampaikan tanggapan atas keluhan dan keresahan masyarakat. Rabu (10/11/2021) sekira pukul 18.18 WIB.

Sementara, Kapolres Pematang Siantar AKBP Boy Sutan Binanga Siregar, SIK, dalam pesan percakapan selularnya menyampaikan tanggapan, atas ungkapan keresahan maayarakat terkait maraknya jaringan peredaran narkotika di lokasi THM itu.

Baca juga: Ada Konten Membahayakan, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tegur TikTok

"Kalau tempat hiburan, untuk izin ke Pemko. Kalau ada narkoba atau tindak pidana, Kepolisian di depan. Kalau saat ini Satgas Covid yang bertindak untuk Prokes dan sesuai aturan yang berlaku. Trims, " sebut Kapolres Pematang Siantar dalam pesannya. Rabu (10/11/2021) sekira pukul 17.58 WIB.