Forkopimda Simalungun Sambut Kunjungan Kerja Wakil Ketua Komisi II DPR-RI

SIMALUNGUN-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) yang juga wakil Ketua Komisi II, DR. Junimart Girsang, SH, MH melakukan Kunjungan Kerja ( kunker) ke Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Senin ( 18/10/2021 )

Kehadiran Wakil Ketua Komisi II, DR. Junimart Girsang, SH, MH disambut Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, SH, MH didampingi Wakil Bupati Simalungun Haji Zonny Waldi, S.Sos MM, Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani, SH MH dan Kapolres Simalungun AKBP Nocolas Dedy Arifianto, Sekda Drs Esron Sinaga MSi dan Kakan ATR/BPN Simalungun Jussen Faber Damanik

Baca juga: BNPB Gandeng FWJ Gelar Bimtek  Pendampingan Wartawan Dalam Peliputan dan Pemberitaan Covid 19

Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga dalam kesempatan mengapreasi Kenjungan Wakil Komisi II DPR RI yang melakukan kunjungan kerja reses di Bumi Habonaron Do Bona dan datang di Kabupaten Simalungun

"Kami sangat mengapresiasi atas Kenjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) Republik Indonesia yang juga merupakan wakil Ketua Komisi II, DR. Junimart Girsang, SH, MH di Kabupaten Simalungun. Semoga ini menjadi berkah buat kita dan menjadi sarana komumikasi yang produktif untuk kemajuan Kabupaten Simalungun, " Ujar Bupati Simalungun

Baca juga: Ketua KPK Firli Bahuri: Brimob Untuk Indonesia, Gelorakan Tekad Anti Korupsi Demi Kemajuan NKRI

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Simalungun juga menyampaikan harapannya kepada para anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan III termasuk Kabupaten Simalungun untuk memberikan bantuannya melalui komunikasi dengan kementerian untuk membantu merumuskan kebijakan-kebijakan untuk setiap proses pelaksanaan pembangunan diseluruh  Kabupaten Simalungun. 

"Kita juga berharap kepada anggota DPR-RI yang berasal dari dapil kita, dapat membantu kita dikementerian-kementerian misalnya, untuk membangun Simalungun seperti infrastruktur jalan. Karena kalau mengharapkan Dana dari APBD tentu belum mampu untuk mengatasi kerusakan jalan di Simalungun karena biayanya cukup besar mencapai trilyunan rupiah , "kata Radiapoh Hasiholan Sinaga

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Hilirisasi Industri Semakin Optimal

Lebih lanjut, Bupati juga menyampaikan bahwa di Simalungun banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan untuk peningkatan sumber PAD, antara lain seperti pertanian, pariwisata, namun beberapa tahuan terakhir ini mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. "Tapi semangat kami tidak surut untuk terus melakukan upaya membangun Simalungun

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DRR-RI DR. Junimart Girsang, SH, MH mengatakan, bahwa kunjungannya ke Simalungun merupakan kunjungan kerja reses sebagai kewajikan setiap anggota DPR RI. "Jadi setiap anggota DPR RI wajib turun ke dapil masing-masing. dan saya juga wajib mengunjungi daerah pemilihan saya, "jelasnya. 

Baca juga: Bupati Abdya Bakal Naikan Tunkin ASN, Ini Konsepnya

Terkait masalah insfrastruktur jalan, Politisi PDI-P itu mengharapkan kepada Bupati untuk melakukan komunikasi dengan pihak DPR-RI. "Kita siap memfasilitasi untuk ketemu dengan pihak Komisi V DPR RI. Karena kalau kita mengharapkan anggaran provinsi, tentu provinsi juga mempunyai anggaran terbatas,   jadi gak tuntas ini,   yang bisa bikin tuntas hanya dari pusat, "ujarnya. 

Selanjutnya DR. Junimart Girsang, SH, MH juga mengatakan akan membawa Komisi V DPR-RI turun ke Simalungun untuk melihat kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Simalungun.

Baca juga: DPRD Kota Metro Sahkan Lima RAPERDA Menjadi Peraturan Daerah

Selain infrastruktur jalan, tentu menyangkut pertanahan. "Nah masalah pertanahan inikan sifatnya sangat sensitif dan saya mengatakan bahwa tanah itu untuk rakyat. Negara tidak mempunyai hak untuk memiliki tetapi negara mempunyai hak untuk menguasai,   kenapa dikuasai, untuk diberikan ke rakyat. Itu filosofinya, "ujarnya. 

Yang paling krusial, masalah tapal batas antara Siantar-Simalungun. BPN itu terkendala untuk melakukan pencermatan dalam rangka batas batas tanah dikarenakan keterbatas sarana pendukung. Apalagi Simalungun cukup luas wilayahnya, sehingga tidak dapat dilihat begitu saja. "jadi alatnya harus drone dan masih banyak alat lain yang harus dilengkapi. 

"Saya harapkan kepada Kakanwil BPN Sumut dan Kakan BPN Simalungun untuk menyurati kementerian dan tembusannya ke saya, sehingga nantinya saya sampaikan pada rapat dengan kementerian, " Ujar Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) yang juga wakil Ketua Komisi II ( DPR-RI ) DR.Junimart Girsang, SH, MH

Tampak Hadir Dalam pertemuan tersebut, mewakili Kajari Billin Sinaga, mewakili Dandim Kapten Inf Bangsawan Harahap, Wakil ketua DPRD Sarmin Girsang bersama sejumlah anggota DPRD Simalungun ( Karmel )